Ruang Mamuju – Bupati Tak Kunjung Hadir, Ratusan Tenaga Kontrak Duduki Ruang Paripurna DPRD Mamuju Suasana ruang paripurna DPRD Kabupaten Mamuju mendadak tegang, Senin (23/9). Ratusan tenaga kontrak yang sejak pagi menunggu kepastian nasib mereka akhirnya memutuskan menduduki ruang rapat utama DPRD. Aksi ini dilakukan setelah Bupati Mamuju yang dijadwalkan hadir tak kunjung datang memenuhi undangan rapat dengar pendapat bersama para tenaga kontrak.
baca juga: 2 Pemasok Miras Oplosan Tewaskan 4 Pemuda di Mamuju Diburu Polisi
Tuntut Kepastian Status dan Hak
Massa tenaga kontrak yang berasal dari berbagai OPD datang dengan satu tuntutan: kepastian status kerja serta pembayaran hak-hak yang mereka anggap belum jelas. Sebagian di antara mereka mengaku sudah bekerja belasan tahun dengan sistem kontrak tahunan tanpa kejelasan masa depan.
“Kami bukan menuntut lebih, hanya ingin kepastian. Apakah tetap diperpanjang, atau ada solusi lain. Jangan kami dibiarkan menggantung seperti ini,” ujar salah satu perwakilan tenaga kontrak yang ikut berorasi.
Kehadiran Bupati Jadi Sorotan
Sejak awal, tenaga kontrak berharap rapat dengar pendapat akan menjadi momentum dialog terbuka dengan kepala daerah. Namun, ketidakhadiran Bupati membuat kekecewaan memuncak. Sebagian peserta aksi menilai, absennya orang nomor satu di Mamuju merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah merespons persoalan mereka.
“Kami datang ke DPRD karena percaya ini ruang demokrasi. Tapi kalau Bupati tidak hadir, bagaimana bisa ada solusi konkret?” teriak salah satu orator dari atas meja paripurna.
DPRD Fasilitasi, Massa Tetap Bertahan
Pimpinan DPRD Mamuju yang hadir mencoba menenangkan massa dan menjelaskan bahwa lembaga legislatif akan tetap menampung aspirasi tenaga kontrak. Mereka berjanji akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan menghadirkan Bupati secara langsung.
Meski begitu, sebagian besar massa memilih tetap bertahan di ruang paripurna sebagai bentuk protes. Mereka duduk bersila, membawa spanduk, hingga melantunkan yel-yel desakan agar nasib mereka segera diperhatikan.
Persoalan Tenaga Kontrak Jadi PR Nasional
Isu tenaga kontrak memang bukan hanya persoalan di Mamuju. Secara nasional, pemerintah sedang berupaya menyelesaikan status jutaan pegawai honorer dan tenaga kontrak yang tersebar di berbagai daerah. Namun, proses transisi ke sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menyisakan kebingungan di tingkat daerah.
Sejumlah tenaga kontrak di Mamuju mengaku takut kehilangan pekerjaan jika tidak segera ada kepastian. Padahal, sebagian besar dari mereka bergantung penuh pada penghasilan ini untuk menghidupi keluarga.
“Jangan sampai ruang paripurna ini setiap minggu dipenuhi massa karena kekecewaan. Kami ingin dialog terbuka, bukan janji-janji,” kata seorang tenaga kontrak yang masih bertahan hingga sore hari.
Ketidakhadiran Bupati dalam forum rapat kali ini justru menambah ketegangan, sekaligus memperkuat desakan agar pemerintah daerah lebih serius mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
